escapinglifepagebypage.blogspot.comPada 2030 mendatang, Indonesia diprediksi akan masuk dalam tujuh besar ekonomi dunia dan menjadi salah satu negara yang berpengaruh di dunia. Karena itu, peran kehumasan (hubungan masyarakat) sangat penting dalam membangun citra positif negara dalam berbagai bidang dan menyokong reputasi Indonesia 2030.

“Humas merupakan wajah dari sebuah lembaga atau institusi. Humas mesti membangun kontribusi positif dengan menghadirkan wajah sesungguhnya dari sebuah produk atau program,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara Konvensi Nasional Humas (KNH) 2016 di Hotel Aryaduta, Bandung, 27-28 Oktober 2016 ini.

Menurut Gubernur Aher, humas memiliki tugas mempertahankan citra positif, tentu saja sikap positif dari substansi yang positif. Jangan sampai citra positif dipaksa hadir dalam substansi atau kandungan yang tidak bagus. “Apabila sumber citra positif yang dihadirkan humas berasal dari substansi negatif, akan terjadi kebohongan publik,” kata dia.

Dalam konteks sebuah negara, lanjut Gunernur Aher, humas berperan membangun dan mempromosikan citra Indonesia secara keseluruhan. Hal itu bisa dilakukan lewat promosi dan sosialisasi yang baik tentang segala sesuatu yang dimiliki negeri ini.

"Mari kita hadirkan pemberitaan dan promosi secara berimbang. Indonesia sesungguhnya bagus. Namun, karena pemberitaan dan pencitraan yang kurang bagus, menyebabkan dunia memandang kita kurang bagus, “ ujarnya.

Reputasi sebuah negara dilihat dari ukuran Good Country Index (GCI). Pada 2014, GCI Indonesia ada di posisi 119 dari 125 negara. Jauh di bawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura (24), Thailand (53), Malaysia (58), dan Filipina (114). Namun posisi Indonesia berhasil naik pada 2016, menjadi urutan ke-77 dari 163 negara di dunia berkat kerjasama pemerintah, para stakeholder, dan peran serta masyarakat.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan humas memiliki peran penting dalam meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia. Humas memiliki dua fungsi, yaitu untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan global.

"Good Country Index ini tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi, melainkan budaya, kinerja pemerintah, optimisme, dan sikap positif masyarakat," ujar Niken.

Menurut Niken, ada tiga unsur penting yang harus dimiliki humas dalam membangun reputasi. Di antaranya, kinerja plus, perilaku plus, dan komunikasi plus. Humas harus mampu menjawab harapan emosional dan harapan rasional para stakeholder-nya. Sehingga, bisa lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai capaian atau segala sesuatu yang didapat pemerintah, swasta, atau masyarakat. “Humas harus mampu menyampaikan kabar baik tentang Indonesia," tuturnya.

Konvensi Nasional Humas (KNH) 2016 ini diikuti hampir 500 peserta, terdiri dari praktisi dan akademisi kehumasan dari seluruh Indonesia. Ketua Umum BPP Perhumas Agung Laksmana mengatakan elemen utama KNH 2016 adalah menyiapkan humas dalam kontribusinya yang lebih besar bagi Indonesia, yang dilakukan melalui tiga hal, yaitu penetapan kode etik kehumasan baru; peta jalan atau roadmap kehumasan, yaitu membangun reputasi Indonesia 2030; serta perilisan buku Indonesia Bicara Baik.

“Tiga kontribusi pemikiran ini diperlukan guna membangun keselarasan kompetensi dasar, kolaborasi, dan sinergi para praktisi kehumasan dengan berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,” kata Agung.

Konvensi bertajuk "The Power of PR: Membangun Reputasi Indonesia 2030" menghadirkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti. Pembicara lainnya, yaitu Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, CEO April Tony Wenas, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Rosmaya Hadi, Presiden ASEAN PR Network Prita Kemal Gani, dan sebagainya. (*)